SEJARAH

Dinas Sumber Daya Air adalah salah satu Dinas di Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari untaian sejarah bangsa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan sejarah yang erat kaitannya dengan bidang sumber daya air.
 
Pada masa penjajahan Belanda, sebelum dibentuknya peraturan mengenai Algemen Water Reglement (AWR 1936 - tentang pengaturan air), saat itu dirasakan sangat dibutuhkan aturan-aturan mengenai pengaturan dan pembagian air, maka pada tahun 1925 di bawah pimpinan Insinyur Kepala Ir. J. Blastone yang pada waktu itu menjabat Direktur Burgerlijke Openbare Werken (BOW) mulai disusun Peraturan Pengairan Umum untuk Jawa dan Madura (Algemeen Water Reglement) Voor Java en Madoera.
 
Pada tanggal 01 Januari 1930 peraturan pengairan tersebut dapat diselesaikan dan berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Karesidenan Yogyakarta dan Surakarta (Vorstenlanden). Pada tahun 1936 Algemen Water Reglement (AWR) disetujui oleh Dewan Rakyat (Volksraad). 
 
AWR adalah merupakan titik awal tugas Provinsi dalam hal urusan Pengairan (Irigasi), oleh karenanya instansi/lembaga pemerintahan ini mempunyai arti penting dalam bidang penguasaan (Beheer) perairan umum dan pengaturan serta memelihara pelaksanaan pembagian air yang disebut “Penguasaan Perairan“ (Water Beheer), maka pada tahun 1937 keluarlah Algemeen Water Beheer Vecordening (AWBV). 
Sejak AWR inilah peraturan-peraturan mengenai bidang pengairan semakin dipertegas lagi bahkan memperkuat keberadaan lembaga bidang pengairan.
 
Setelah perang kemerdekaan seiring dengan bergulirnya waktu, bertambahnya populasi penduduk dan berubahnya perilaku masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kondisi alam, maka peraturan-peraturan tersebut selalu diadakan perubahan-perubahan sehingga banyak mengalami perubahan termasuk struktur organisasinya.
 
 
 

VISI & MISI DINAS SDA

VISI

"

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat maka Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu:
 
 "Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kolaborasi"
"

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan dan selaras. 
 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Misi Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 
  1. Meningkatkan Upaya Konservasi, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air.
  2. Meningkatkan Efektifitas dan Efesiensi Pelayanan Irigasi dan Pelayanan Air Baku.
  3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Sumber Daya Air.
  4. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air. 
  5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Inovatif dan Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

SEJARAH KEPALA DINAS SDA

  • 1990


    1995

    Ir. Maman Gantina, Dipl. H.E


    KDPU PENGAIRAN PROP. DT. I JABAR

  • 1995


    2001

    Ir. Tjetjep Sudjana


  • 2001


    2003

    Ir. Apun Affandi, M.Sc


  • 2003


    2004

    Ir. Maksun Hidayat, S, Dipl. HE


  • 2004


    2007

    Ir. H. Darmawan Puwasasmita, Dipl. HE


  • 2007


    2009

    Iding Srihadi Adiwinata, ME


    NIP. 19511105 198110 1 001

  • 2010


    2010

    DR. Ir. Sjaefuddin Mamun, MT., M.Si


    NIP. 19520820 198103 1 006

  • 2012


    2014

    Ir. Deddy Mulyadi


    NIP. 19580827 198603 1 014

  • 2014


    2016

    Dr. Ir. Supriyatno, MM


    NIP. 19600602 198603 1 005

  • 2014


    2016

    Ir. Eddy I.M Nasution, Dipl, SE, MT


    NIP. 19600803 199003 1 005

  • 2016


    2019

    Nana Nasuha Djuhri, Sp


    NIP. 19581223 198211 1 002

  • 2019


    s/d Sekarang

    Linda Al Amin, ST., MT


    NIP. 19670630 1998032 005

TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Dinas mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis bidang  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Dinas mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. penyelengaraan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Barat

Kepala Dinas mempunyai  tugas pokok meminpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan  sumber daya air, yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, yang menjadi kewenangan provinsi;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,dan memimpin  pelaksanaan  kebijakan teknis di bidang sumber daya air, yang menjadi kewenangan provinsi ;
  3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Dinas meliputi:

  1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
  2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
  3. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi aspek kesekretariatan, bidang perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan,bina manfaat, serta UPTD dan SUP;
  4. menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya air;
  5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya air;
  6. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang sumber daya air;
  7. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, bidang perencana teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan, bidang bina manfaat serta UPTD dan SUP;
  8. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, bidang perencana teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan, bina manfaat, serta UPTD dan SUP serta menyelenggarakan pembinaan  teknis fungsional sumber daya air;
  9. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan   Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (LPPD)  lingkup Dinas;
  10. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, bidang Perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan,bina manfaat, serta UPTD dan SUP;
  11. menyelenggarakan pengkoordinasian serta pembinaan UPTD dan SUP;
  12. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
  13. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sumber daya air;
  14. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang sumber daya air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  15. menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dan UPTD;
  16. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas ; dan
  17. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan  Bidang-Bidang, UPTD dan SUP.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang serta UPTD dan SUP;
  2. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan,
  3. pengadministrasian keuangan dan asset, kepegawaian dan umum;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretariat :

  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
  2. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang serta UPTD dan SUP;
  3. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  4. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan dan asset Dinas;
  5. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas;
  6. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  7. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas, UPTD dan SUP;
  8. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Dinas;
  9. menyelenggarakan pengkajian  bahan  Rencana  Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA),  Penetapan  Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
  10. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  11. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sumber daya air;
  12. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
  13. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan Bidang-Bidang,UPTD dan SUP;
  14. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
  16. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

 

  • TUGAS DAN FUNGSI SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian program serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas..

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi

  1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Dinas;
  2. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan ;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang sumber daya air yang dilaksanakan oleh Dinas;
  3. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
  4. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
  5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas;
  6. melaksanakan pengendalian kegiatan SubbagianPerencanaan dan Pelaporan;
  7. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, UPTD dan SUP;
  8. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
  9. melaksanakan penyiapan  penyusunan kajian mengenai lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait;
  10. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan memfasilitasi kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;
  11. melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;
  12. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria dan memfasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;
  13. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran;
  14. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran;
  15. melaksanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran;
  16. menyusun rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan air baku serta konservasi air baku;
  17. melaksanakan pembinaan, dan koordinasi penyusunan rancangan program dan anggaran fasilitasi jaringan sumber daya air daerah (Kab/Kota);
  18. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  19. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sumber daya air;
  20. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sumber daya air sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  22. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  23. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  24. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Ruang; dan
  25. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

  • TUGAS DAN FUNGSI SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian Subbagian Keuangan dan Aset, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausaahan, pengelolaan  sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan Aset Dinas;
  2. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan Aset;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset ; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian Keuangan :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  2. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
  3. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran,
  4. melaksanakan pelayanan perbendaharaan  serta penyusunan neraca aset
  5. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
  7. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
  8. melaksanaan sosialisasi norma, standar,  prosedur,  dan kriteria di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
  9. melaksanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
  10. melaksanakan perencanaan dan pengelolaan asset irigasi dan sumber daya air;
  11. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi dan sumber daya air;
  12. menyelenggarakan pemutakhiran hasil inventarisasi asset irigasi dan sumber daya air;
  13. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
  14. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  15. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset UPTD;
  16. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  17. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  18. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
  19. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan  pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sumber daya air;
  20. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Keuangan dan Asset sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  22. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

 

  • TUGAS DAN FUNGSI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai  tugas pokok melaksanakan pengendalian Subbagian Kepegawaian dan Umum, melaksanakan   koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
  2. pelaksanaan Kepegawaian dan Umum; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  2. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
  3. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai  Dinas;
  4. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  5. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
  6. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah UPTD dan SUP;
  8. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas, UPTD dan SUP;
  9. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  10. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  12. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris Dinas

Bidang
Perencanaan Teknik

Bidang
Bina Konstruksi

Bidang
Bina Operasi Dan Pemeliharaan

Bidang
Bina Manfaat

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT

KEPALA DINAS


Linda Al Amin, ST., MT

SEKRETARIS DINAS


ANDRI HERIYANTO ST., M.A.P

Kasubag Klik
  • Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

    Gemilang, ST.,MPSDA

    NIP. 19760825 200501 1 008

  • Kasubbag Keuangan dan Aset

    Drs. Dedy Prihadhi

    NIP. 19611012 198903 1 002

  • Kasubbag Kepegawaian dan Umum

    Dra. Lia Fauziah, M.AP

    NIP. 19660114 199603 2 001

Kepala Bidang

Kepala Bidang
Rekayasa Teknik


Eko Priastono, ST, MPPM
NIP 19650401 199803 1 003

Kepala Seksi
Bidang Rekayasa Teknik

Klik
  • Kepala Seksi Survey Investigasi

    -

    NIP. -

  • Kasie Perencanaan Irigasi

    HENI KUSUMAWATI, ST., MT.

    NIP. 19740310 200502 2 001

  • Kasie Perencanaan Sundawapan

    HENDI SUSILO SOFYAN, ST.,MPSDA

    NIP. 19740617 200801 1 005

Kepala Bidang
Konstruksi


Eko Priastono, ST, MPPM
NIP 19650401 199803 1 003

Kepala Seksi
Bidang Rekayasa Teknik

Klik
  • Kasie Konstruksi Irigasi

    -

    NIP. -

  • Kasie Konstruksi Sundawapan

    LUSIE MUSIANTY ST.,MPSDA

    NIP. 19780822 200604 2 009

  • Kasie Tata Teknik

    Drs. RIYADI DWIYANA, M.Si

    NIP. 19611214 199301 1 001

Kepala Bidang
Operasi Dan Pemeliharaan


Bambang Sumantri, ST,.MT
NIP 19670729 199403 1 003

Kepala Seksi
Bidang Rekayasa Teknik

Klik
  • Kasie Operasi dan Pemeliharaan Sundawapan

    Ir. Tati Komirawati

    NIP. 19631214 199301 2 001

  • Kasie Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

    Dany Effendi Hidayat ST., M.A.P

    NIP. 19720210 200212 1 003

  • Kasie Pengendalian Daya Rusak Air

    Elvan Robiyana ST., M.Si., MPSDA

    NIP. 19791121 200212 1 004

Kepala Bidang
Bina Manfaat


Boy Iman Nugraha, ST, MT
NIP 19650826 199403 1 005

Kepala Seksi
Bidang Rekayasa Teknik

Klik
  • Kasie Penatagunaan

    -

    NIP. -

  • Kasie Pengendalian dan Pemanfaatan

    Ir. Ida Suasaningsun, MT

    NIP. 19641012 199603 2 002

  • Kasie Kelembagaan

    -

    NIP. -

Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai.

Kepala UPTD PSDA
WS. Ciliwung-Cisadane


Ir. Azhari Dwikora, Sp.1
NIP 19641102 199012 1 002

Kepala Seksi
UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane

Klik
  • Kasubbag Tata Usaha Balai PSDA WS. Ciliwung - Cisadane

    Yadi Darma Priyanjaya, S.Sos., M.A.P

    NIP. 19680114 200212 1 004

  • Kasie Sundawapan

    Ihsan Naufan, ST

    NIP. 19780408 200902 1 002

  • Kasie Irigasi

    Wandi Yuswandi, ST

    NIP. 19731126 200312 1 001

Kepala UPTD PSDA
WS. Citarum


Apit Bachrul, ST, M.Si
NIP 19620425 199003 1 006

Kepala Seksi
UPTD PSDA WS. Citarum

Klik
  • Kasubbag Tata Usaha Balai PSDA WS. Citarum

    Mustariah, S.Sos

    NIP. 19640602 198912 2 001

  • Kasie Sundawapan

    Meizar, S.ST., MT

    NIP. 196301 25198902 1 001

  • Kasie Irigasi

    Ir. Rudi

    NIP. 19671226 199403 1 002

Kepala UPTD PSDA
WS. Cimanuk-Cisanggung


Toto Dwiyanto, SST, MT
NIP 19651002 199111 1 001

Kepala Seksi
UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggung

Klik
  • Kasubbag Tata Usaha Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggung

    Wagino S.Kom

    NIP. 19730514 200701 1 002

  • Kasie Sundawapan

    Enjang Kuswaya, ST

    NIP. 19670203 199503 1 001

  • Kasie Irigasi

    Iman Winata, ST

    NIP. 19661121 199903 1 006

Kepala UPTD PSDA
WS. Cisadea-Cibareno


Bambang Imanudin, ST,.MT
NIP 19690416 200502 1 001

Kepala Seksi
UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno

Klik
  • Kasubbag Tata Usaha Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno

    DEDI PRIADI, S.Sos

    NIP. 19730309 200212 1 002

  • Kasie Sundawapan

    Ronald Hutauruk, ST

    NIP. 19651008 199303 1 004

  • Kasie Irigasi

    IKBAL MAULANA, ST

    NIP. 19800217 200604 1 005

Kepala UPTD PSDA
WS. Citanduy


Teddy Maryadi, SST, Sp.1
NIP 19621222 198903 1 007

Kepala Seksi
UPTD PSDA WS. Citanduy

Klik
  • Kasubbag Tata Usaha Balai PSDA WS. Citanduy

    EMMA ROCHMULJATI, S.Sos.,M.Si

    NIP. 19640716 199303 2 005

  • Kasie Sundawapan

    IWAN SUJAWAN, ST

    NIP. 196301 25198902 1 001

  • Kasie Irigasi

    DENI DARMAN, S.Sos., ST.

    NIP. 19601111 198912 1 001

Kepala UPTD PSDA
WS. Ciwulan-Cilaki


Dikky Achmad Sidik, ST, MT
NIP 19710813 199703 1 007

Kepala Seksi
UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki

Klik
  • Kasubbag Tata Usaha Balai PSDA WS. Ciwulan-Cilaki

    ISOM SAEPUDIN, S.Sos., M.A.P

    NIP. 19660705 199601 1 001

  • Kasie Sundawapan

    Asep Tatang Effendy, ST

    NIP. 19610110 198302 1 007

  • Kasie Irigasi

    Ir. Andria Hendraningrat

    NIP. 19660519 199803 1 003

ISU STRATEGIS

  1. Rendahnya Konservasi dan Kapasitas Sumber Daya Air.

  2. Rendahnya Kinerja Layanan Irigasi.

  3. Rendahnya Kualitas Kelembagaan Sumber Daya Air.

  4. Rendahnya Layanan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi

Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air

Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pengendalian Daya Rusak Air

Strategi

Meningkatkan Kondisi  Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi untuk Konservasi, Pendayagunaan SDA serta Pengendalian Daya Rusak

TARGET DAN KEGIATAN STRATEGIS

  • Peningkatan Kondisi Jaringan Kewenangan Provinsi Sebesar 86% pada Tahun 2018

  • Mempertahankan Intensitas tanam di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi lebih besar dari 200%

  • Pembangunan Daerah Irigasi caringin di Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno

  • Terpeliharanya Kondisi Sumber Air berupa situ / waduk, mata air dan sungai

  • Penanganan Kondisi darurat pada kejadian bencana alam yang menimpa infrastruktur sumber daya air dan irigasi

TARGET KINERJA DINAS

Indikator kinerja Dinas SDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut :

  1. Operasi & Pemeliharaan 103 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi
  2. Desain rehabilitasi 103 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi
  3. Rehabilitasi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi
  4. Pembangunan Daerah Irigasi Caringin di Kab.Sukabumi seluas 2.450 Ha
  5. Operasi & Pemeliharaan Situ Kewenangan Pusat dan Provinsi
  6. Desain rehablitasi Situ Kewenangan Pusat dan Provinsi
  7. Penataan/Rehabilitasi Situ Kewenangan Pusat dan Provinsi
  8. Sertifikasi Situ Kewenangan Pusat dan Provinsi
  9. Inventarisasi mata air
  10. Penataan mata air
  11. Penetapan sempadan
  12. Desain pembangunan embung/waduk/longstorage
  13. Pengembangan Situ Cibeureum dan Situ Malingping Tasikmalaya
  14. Pelaksanaan pembangunan embung/waduk/longstorage
  15. Desain Sungai
  16. Perbaikan dan pemeliharaan sungai di 2 wilayah sungai kewenangan Provinsi
  17. Desain Tahap Akhir Cetak Sawah baru DI. Parigi Kab. Pangandaran, DI. Curug Dendeng Kab Cianjur, dan DI. Cikalong Kab. Tasikmalaya
  18. Penuntasan dampak sosial Waduk Jatigede