"Gubernur Ahmad Heryawan menyampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2016 kepada para anggota DPRD Jabar dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari"

BANDUNG-Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 dan 2, bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah; dan rangkuman laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kehadapan anggota DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi kewajiban itu, Jumat (24/3), Gubernur Ahmad Heryawan menyampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2016 kepada para anggota DPRD Jabar dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari.

Nota Pengantar setebal 30 halaman itu, dibacakan berdua oleh Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar.

Point-point yang disampaikan Gubernur dalam nota pengantar LKPJ tersebut, diantaranya mengenai pengelolaan keuangan daerah dan hasil pembangunan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam Nota pengenatar tersebut dijelaskan, bahwa Pendapatan Daerah, yang bersumber dari; pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 26,49 triliun rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 27,69 triliun rupiah atau tercapai 104,54 persen. Capaian pendapatan daerah Tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 16,26 triliun rupiah, terealisasi sebesar 17,04 triliun rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan dari: Penerimaan Pajak Daerah 104,76 persen, penerimaan retribusi daerah 105,09 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 108,32 persen.

Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 10,62 triliun rupiah dari target sebesar 10,19 triliun rupiah, yang terdiri dari dana alokasi umum sebesar 1,24 triliun; dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 283,44 miliar; dan dana alokasi khusus sebesar 7,59 triliun.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencapai 28,46 miliar rupiah dari target 28,66 miliar rupiah, atau mencapai 99,3 persen, yang terdiri dari: Hibah sebesar 99,16 persen, dan penyesuaian dana otonomi khusus sebesar 100 persen.

Untuk Belanja Daerah, terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja daerah pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar 29,49 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar 27,62 triliun rupiah atau mencapai sebesar 93,66 persen dengan rincian sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung, dialokasikan sebesar 22,80 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai 21,74 triliun rupiah, atau 95,36 persen, yang meliputi: (1) Belanja pegawai sebesar 1,83 triliun rupiah atau 93,39 persen dari alokasi sebesar 1,96 triliun rupiah; (2) Belanja subsidi sebesar 14,99 miliar rupiah atau 9 sebesar 1,24 triliun; dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 283,44 miliar; dan dana alokasi khusus sebesar 7,59 triliun. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencapai 28,46 miliar rupiah dari target 28,66 miliar rupiah, atau mencapai 99,3 persen, yang terdiri dari: Hibah sebesar 99,16 persen, dan penyesuaian dana otonomi khusus sebesar 100 persen.

Untuk Pembiayaan Daerah, terdiri dari: Penerimaan pembiayaan daerah, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar 3,48 triliun rupiah, dapat direalisasikan sebesar 3,64 triliun rupiah atau mencapai 104,75 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 403,57 miliar rupiah, dapat direalisasikan sebesar 378,57 miliar rupiah atau mencapai 93,81 persen, yang digunakan untuk penyertaan modal Daerah kepada PT. Agronesia, PD. Agribisnis dan Pertambangan, PD. Jasa dan Kepariwisataan, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, PD. Bank Perkreditan Rakyat, PT. Lembaga Keuangan Mikro, PT.Jamkrida Jabar, PT. Agro Jabar, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. Migas Hilir Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT. BPR Karawang Jabar.

Hal lainnya yang dikemukakan Gubernur dalam nota pengantar tersebut, yaitu tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2016 mencapai 70,19 poin, atau meningkat dari kondisi Tahun 2015 sebesar 69,49 poin, yang terdiri dari indeks pendidikan sebesar 61,39 poin, indeks kesehatan 81,05 poin dan indeks daya beli mencapai 69,51 poin.

Seiring dengan dinamika dan tantangan ekonomi pada skala regional, nasional dan global, capaian pembangunan di bidang ekonomi pada Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan, hal tersebut ditunjukan oleh: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,67 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen; (2) Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 2,75 persen atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,02 persen; (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 26,92 juta rupiah, atau meningkat sebesar 1,08 juta rupiah dibanding Tahun 2015 sebesar 25,84 juta rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai 34,88 juta rupiah.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi serta sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Jawa Barat secara berkesinambungan, dibutuhkan kerja keras dan sinergitas yang kokoh diantara seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam hal: (1) menurunkan indeks gini yang saat ini sebesar 0,40 poin; (2) menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini mencapai 8,77 persen, kondisi ini lebih rendah dari nasional yang mencapai sebesar 10,70 persen; dan (3) memperluas kesempatan kerja untuk mengendalikan pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 8,89 persen.

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan laporan pertanggungjawabannya berdasarkan misi, yang meliputi : Misi pertama, ”Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi kedua, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.Misi ketiga yaitu “ Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”. Misi Keempat, “Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan”. Misi kelima “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”.

Usai penyampaian Nota pengantar LKPJ Gubernur, pimpinan sidang, Ine Purwadewi Sundari menetapkan anggota Pansus (Panitia khusus) yang nantinya akan membahas LKPJ Gubernur tersebut.